m. Vice chairman Ma'ruf Amin highlighted the TNI's transformation into a contemporary, potent, and Qualified protection institution over its 79 yrs, noting its considerable contributions to Indonesia. He urged the TNI to carry on adapting to technological advancements to satisfy world-wide issues, specially in cybersecurity and asymmetric warfare.
In the event the finance, general performance, and other particular purpose audits are integrated, the BPK can project fraud challenges or the method crossing the normal during the near potential, he expounded.
This "Cited by" rely consists of citations to the following posts in Scholar. Those marked * might be various from the posting from the profile.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Your browser isn’t supported anymore. Update it to have the best YouTube experience and our most recent features. Find out more
IDI provides Global Public Products on various matters related on the function of SAIs. These publications abide by a demanding protocol of good quality assurance and they are freely accessible to all.
Menurut dia, saat sekarang hasilnya sudah terlihat karena BPK konsisten mengawasi dan menjaga akuntabilitas kementerian serta lembaga di Indonesia.
IDI, Agus memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan device ini ke depan. Selain itu, posisi yang strategis ini dinilai juga akan membuka kesempatan yang luas bagi BPK untuk mengeksternalisasi
Penghargaan ini diberikan kepada Agus atas dedikasinya dalam upaya pencegahan fraud dan penguatan transparansi di Indonesia. Penghargaan ini merupakan sebuah pencapaian yang semakin mengukuhkan reputasinya sebagai pejabat publik yang berintegritas tinggi.
Ahmad Alamsyah Saragih dikenal sebagai pakar keterbukaan informasi publik dan pelindungan info pribadi. Ia menekuni isu tersebut sejak menjadi pegiat organisasi nonpemerintah, baik nasional maupun internasional.
As IDI’s Board prepares for its meeting on 25 March 2021, we questioned Dr. Pranomo a few questions about governance and what more info it means to get a new member with the Board.
The next article content are merged in Scholar. Their mixed citations are counted only for the very first write-up.
”Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan,” kata Alvin.
The condition’s losses calculated via the BPK should be true and definite, including asset reduction, cash, or condition’s securities, he pointed out, introducing that the board did not determine the state’s losses resulting from forest destruction in Riau or mining in Papua.
Nama-nama yang lolos itu sudah diserahkan ke Presiden Jokowi untuk nantinya dikirim ke DPR guna menjalani tes akhir in good shape and suitable check. DPR nantinya memilih five orang untuk menjadi Pimpinan KPK.